Regulasi Perizinan Pertambangan Arogansi Kewenangan

Lingga – Sejarah panjang tambang di Pulau Singkep, Kabupaten Lingga, mewariskan luka yang sangat luar biasa dan sangat membekas di-masyarakat.

Satu setengah Abad terus dikelola, mulai dari kesultanan lingga, hingga penjajahan Jepang, Belanda dan akhirnya dikelola perusahaan milik Negara, ungkap Bupati Lingga H. Alias Wello, saat memberikan sambutannya dalam acara, Diskusi Publik dengan Thema ” Regulasi Perizinan dan Ketentuan Pidana Pengusahaan Pertambangan Mineral ” bertempat di Gedung Nasional Dabosingkep -Kabupaten Lingga, rabu (12/12/2018) kemarin

“Pengusaha pertambangan yang akan berinvestasi diwilayah Kabupaten Lingga, untuk tidak bersipat arogansi, terkait Adanya Regulasi perizinan pertambangan”.

Dulunya semua perizinan di keluarkan kabupaten/kota yang bersangkutan, namun sekarang ada pergeseran Regulasi seperti yang telah diatur dalam Undang- undang Minerba, dari Kabupaten bergeser ke Provinsi

Namun demikian dalam kontek Otonomi daerah peran dari bupati / walikota, kepala deaerah yang berhubungan dengan wilayah kerja, tetap ada pada porsi-porsinya yang mana menjadi kewenangan masing masing. Ujar Alias Wello dengan sapaan Akrabnya Aw.

Oleh sebab itu ini yang harus kita sejatikan, saling koordinasi, komunikasi yang baik, katanya di hadapan para pengusaha Tambang yang hadir mengikuti dialog.

Terus terang saya katakan, sampai saat ini, saya selaku Bupati, jika di tanya Wartawan maupun masyarakat, sudah ada berapa perusahaan tambang yang sudah mendapat ijin dari Gubenur yang akan beroperasi di- Kabupaten Lingga atau di Bumi Bunda Tanah melayu ini.

” Sebagai seorang Bupati, ini kedengaran sedikit aneh”, kata Awe Ini fakta, dan juga ini merupakan bentuk arogansi kewenangan yang di miliki, pusat, provinsi kepada daerah

“Dalam tanda kutip tidak terkoordinasi dengan baik, arogansi kewenangan” ujar Aw.

Jika saja semuanya dapat terkoordinasi dengan baik sektor pertambangan ini dapat menghasilkan pundi-pundi perekonomian disatu wilayah.

Lingga, negeri bunda tanah melayu berpotensi sangat kaya sekali di sektor pertambangan, kita punya tambang timah, bouksit, biji besi, granit, tambang pasir darat darat dan lautan.

namun demikian apa bila tidak di kelola dengan baik dan tidak prosedural akan menjadi malapeta dan minumbulkan bencana. Ujar Bupati Lingga.

Untuk itu, dalam Dialog terbuka ini, saya meminta peserta dapat menanyakan hal yang menyangkut tambang, secara detail mulai awal hingga di ekploytasi,

” Bagaimana prosedurnya, bagai mana sanksi sanksi hukumnya pelanggarannya ” kata dia.

Kegiatan tambang merupakan satu rangkaian yang tidak boleh terputus, banyak melibatkan instansi mengenai prosedur perizinannya yang telah diatur dalam undang-undang minerba yang baru. Kata Aw, Membuka Dialog mendatangkan nara sumber dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Bagus Setyawan, perancang peraturan perundang-undangan dan Agung Nugroho, Analis Pelayanan Usaha Mineral .( juhari)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply