Tim Transisi Awe-Nizar Bantah “Bersih-Bersih” Kepala Dinas

Lingga Sk- Rudi Purwonugraho salah satu anggota tim transisi pasangan Bupati Alias Wello dan Wakil Bupati M Nizar tepilih membantah akan melakukan “bersih-bersih” jabatan terhadap sejumlah kepala dinas yang sekarang menjabat. Rudi yang juga ketua menjabat Ketua DPD PAN Kabupaten Lingga hanya melakukan prosedur yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Tidak ada bersih-bersih, cuma kami akan melakukan evalusi kembali sesuai dengan aturan terbaru tentang undang undang Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujar Rudi ketika dimintai keterangan, Jumat (8/1) siang.

Rudi juga menambahkan, sesuai dengan UU ASN no 5 tahun 2014 dan peraturan Menpan dan RB no 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan tinggi pratama meliputi Sekda, Kepala Dinas dan Staf Ahli akan dilakukan seleksi terbuka. Nantinya, sambung Rudi, akan dibuat pengumuman terbuka terkait seleksi jabatan ini.

Selain itu, Rudi menambahkan, seleksi terbuka ini juga dilakukan berpedoman dengan peraturan Bupati.

Dia juga membantah jika penetapan pejabat nantinya berdasarkan “suka atau tidak suka”. Karena dalam pelaksanaan seleksi terbuka ini mengacu kepada sejumlah sarat seperti, kopetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas.

Ditanya Dinas apa saja yang menjadi acuan mereka, Rudi menjawab tim transisi menjalankan tugas sesuai dengan program bupati terpilih yakni mengedepankan pelayanan publik dan dinas yang terkait pelayanan publik seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Catatan Sipil.

“Selanjutnya kami juga akan mengevaluasi infrastruktur dan dinas yang terkait seperti PU, yang pasti kami menjalankan peraturan ASN sesuai UU,” ujar Rudi.

Tim AWe-Nizar selanjutnya akan melakukan evaluasi APBD 2016 yang telah disahkan. Jika keberpihakan APBD kepada masyarakat dinilai masih minim, mereka memastikan akan melakukan perubahan lebih awal.

Terkait APBD, dia juga menyinggung hutang Jamkesda Lingga yang sangat tinggi dan mengakibatkan keterkendalaan masyarakat bawah untuk berobat,” hal seperti ini tentunya akan memerlukan evaluasi APBD seberapa besar untuk kepentingan APBD,” ujar Rudi. (rio)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply